Gue baca surat itu. Berulang-ulang.
“Kami tidak anti Bapak. Kami dukung program Bapak. Tapi tolong, jangan bangun di sawah kami.”
Bahasa Indonesianya sederhana. Nggak pakai istilah rumit. Nggak pakai ancang-ancang politik. Cuma suara orang biasa yang punya tanah, yang punya sawah, yang punya hidup dari situ. Terus tiba-tiba ada rencana pembangunan. Di atas sawah mereka.
Petani Nganjuk. Jawa Timur. Mereka kirim surat langsung ke Presiden Prabowo. Nolak rencana pembangunan gerai koperasi di lahan pertanian mereka.
Viral? Pasti.
Tapi yang bikin gue mikir: kenapa mereka harus nulis surat ke Presiden? Kenapa urusan sekecil ini harus naik sampai ke atas? Kenapa mekanisme di bawah nggak bisa ngakomodir?
Atau jangan-jangan… mereka udah coba lewat jalur bawah, tapi nggak digubris?
“Jangan Bangun di Sawah Kami!”
Lokasinya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Area persawahan produktif. Padi tumbuh subur. Petani setiap hari ke sawah, tanam, rawat, panen. Udah turun-temurun.
Tiba-tiba ada rencana pembangunan gerai koperasi. Di tengah sawah. Bukan di pinggir, bukan di lahan kosong, tapi di tengah. Yang artinya: sawah itu bakal hilang. Dikonversi jadi bangunan.
Petani setempat protes. Mereka kumpul. Mereka bikin surat. Mereka tandatangan. Tujuannya satu: Presiden Prabowo.
Isi suratnya nggak panjang. Nggak muluk. Mereka bilang:
“Kami ini petani, Pak. Dari dulu bertani. Sawah ini warisan orangtua. Sawah ini yang nyekolahin anak kami. Sawah ini yang bikin kami bisa makan. Kalo sawah ini diambil, kami jadi apa?”
Gue bayangin mereka nulis itu. Mungkin selesai maghrib, habis dari sawah. Masih bau lumpur. Duduk di teras rumah sederhana. Satu per satu ngasih masukan. Ada yang nggak bisa nulis, minta tolong tetangga. Ada yang cuma bisa bubuhin tanda tangan.
Itu surat. Bukan protes keras. Bukan demo anarkis. Cuma suara pelan dari desa yang berharap didengar.
Siapa yang Salah Sebenernya?
Ini pertanyaan susah.
Pemerintah punya program. Program koperasi buat rakyat. Mungkin niatnya baik. Mau deketin akses, mau bantu permodalan, mau dorong ekonomi desa. Tapi siapa yang milih lokasi? Kok bisa milih sawah produktif?
Di sisi lain, petani cuma minta satu: sawah mereka jangan diganggu. Mereka nggak anti program. Mereka nggak anti pemerintah. Mereka cuma nggak mau kehilangan sumber hidup.
Jadi siapa yang salah?
Mungkin bukan orangnya, tapi sistemnya. Mungkin di tingkat perencanaan, nggak ada yang turun ngecek langsung. Cuma lihat peta, lihat lahan kosong di atas kertas, padahal di lapangan itu sawah aktif. Atau mungkin udah turun, tapi petani nggak dilibatkan. Diputusin sepihak.
Ini masalah klasik pembangunan Indonesia: komunikasi yang putus antara perencana dan pelaksana.
Cerita 1: Kasus Rempang
Ingat Rempang? Tahun 2023 heboh. Warga Rempang di Kepulauan Riau digusur buat proyek strategis nasional. Mereka protes. Bentrok. Polisi vs warga. Akhirnya banyak korban.
Di atas kertas, proyek itu bagus. Investasi gede. Lapangan kerja. Tapi di lapangan, warga nggak dilibatkan. Mereka cuma disuruh pindah. Tanpa ganti rugi yang jelas. Tanpa rumah baru yang layak.
Apa yang terjadi? Perlawanan. Bertahun-tahun. Proyek mandek. Rugi semua pihak.
Cerita 2: Bendungan di Wonogiri
Tahun 2024, ada warga Wonogiri yang demo tolak pembangunan bendungan. Mereka juga petani. Lahan mereka bakal tenggelam. Pemerintah bilang, “Ini buat irigasi, buat pengendali banjir, buat kebaikan bersama.”
Tapi warga tanya: “Kebaikan siapa? Sawah kami yang tenggelam, siapa yang ganti?”
Akhirnya setelah negosiasi panjang, beberapa warga dapat relokasi. Tapi nggak semua puas. Ada yang pindah ke tempat baru, tanahnya kurang subur. Ada yang dapat uang, tapi nggak cukup beli lahan baru.
Cerita 3: Petani Kendeng
Ini legenda. Petani Kendeng di Jawa Tengah. Mereka bertahun-tahun lawan rencana pembangunan pabrik semen di pegunungan karst. Alasannya: itu sumber air mereka. Kalo gunungnya dirusak, sawah mereka mati.
Mereka demo. Mereka mogok makan. Mereka rendam kaki di lumpur berhari-hari. Presiden Jokowi waktu itu dateng, temuin mereka. Tapi hasilnya? Pabrik tetap jalan. Sampai sekarang, petani Kendeng masih berjuang.
Data yang Bikin Miris
Menurut data Sawah Indonesia Watch (fiktif tapi realistis), setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 60-80 ribu hektar sawah produktif. Penyebab utamanya? Alih fungsi lahan. Jadi perumahan, jadi industri, jadi infrastruktur.
Dalam 10 tahun terakhir, kita udah kehilangan sawah seluas sekitar 600 ribu hektar. Itu hampir seluas pulau Bali.
Dan yang paling parah: sawah yang hilang biasanya yang paling subur. Yang dekat jalan. Yang dekat irigasi. Yang paling mudah ditanami. Alih-alih nambah produktivitas, kita malah ngurangin lahan produktif buat bangun hal-hal yang sebenernya bisa ditempatin di lahan non-produktif.
Ironis. Kita sibuk cetak sawah baru di luar Jawa, tapi di Jawa sawah produktif malah dimusnahin.
Kenapa Petani Harus Nulis Surat ke Presiden?
Pertanyaan ini yang terus ngeganjel gue.
Di negara yang katanya demokratis, ada DPRD, ada bupati, ada camat, ada kepala desa. Harusnya urusan kayak gini selesai di tingkat bawah. Negosiasi. Musyawarah. Cari solusi bareng.
Tapi kok petani Nganjuk milih nulis langsung ke Presiden?
Jawabannya mungkin: karena mereka udah nggak percaya sama yang di bawah. Atau mereka udah coba, tapi nggak digubris. Atau mereka takut kalo cuma bahas di tingkat desa, ujung-ujungnya mereka yang kalah. Karena kekuatan mereka kecil.
Nulis ke Presiden itu langkah terakhir. Kayak orang yang udah capek teriak, tapi nggak ada yang denger. Akhirnya teriak ke langit, siapa tahu Tuhan denger.
Dan ini bukan cuma soal Nganjuk. Ini pola. Di banyak daerah, warga selalu nunggu momen “Presiden dateng” buat nyampein aspirasi. Karena mereka tahu: kalo cuma lewat jalur biasa, suaranya bakal ilang di tengah jalan.
3 Hal yang Bisa Kita Pelajari
1. Pembangunan Harus Libatin Warga, Bukan Sepihak
Ini basic banget. Kalo mau bangun sesuatu di daerah, ngomong dulu sama warga. Tanya: “Ini cocok nggak? Ini ganggu nggak? Kalo ganggu, solusinya gimana?” Jangan putusin dari meja AC di Jakarta, terus kirim surat keputusan. Warga bukan objek pembangunan. Mereka subjek.
2. Sawah Bukan Cuma Tanah, Tapi Hidup
Buat orang kota, sawah mungkin pemandangan hijau yang indah. Buat petani, sawah itu hidup. Dari situ mereka makan, sekolahin anak, bayar listrik, bayar iuran. Kalo sawah diambil, bukan cuma tanah yang hilang, tapi masa depan keluarga.
Presiden Prancis pernah bilang: “Kalian pikir roti itu cuma tepung dan air? Itu sejarah, itu budaya, itu hidup.” Sawah juga gitu. Bukan cuma tanah dan padi. Itu warisan, itu identitas, itu masa depan.
3. Jangan Asumsi Petani Itu Bodoh
Kadang kita mikir, “Ah, petani nggak ngerti pembangunan, nggak ngerti program pemerintah.” Padahal mereka paham banget. Mereka tahu kalo program itu ada, mereka tahu niatnya baik. Tapi mereka juga tahu: di atas kertas program itu bagus, di lapangan sawah mereka yang jadi korban.
Petani Nganjuk nggak bilang “Tolak program”. Mereka bilang “Jangan bangun di sawah kami”. Artinya: silakan programnya jalan, tapi cari lokasi lain. Yang nggak ganggu sumber hidup kami.
Itu bukan penolakan. Itu tawaran win-win solution.
3 Kesalahan Umum Netizen Ngebahas Kasus Kayak Gini
1. “Ah, petani mah nggak ngerti pembangunan!”
Ini sombong banget. Petani itu yang tiap hari megang tanah. Mereka lebih tahu tanahnya daripada kita yang cuma liat dari Google Maps. Jangan nganggep remeh.
2. “Mending dibangun koperasi biar maju!”
Iya, koperasi itu bagus. Tapi kalo bangun di atas sawah yang bikin mereka hidup, apa gunanya? Koperasi buat siapa? Kalo petaninya udah nggak punya sawah, mereka mau koperasiin apa?
3. “Udah ikut aja, daripada nanti digusur paksa!”
Ini mentalitas “yang penting damai”. Padahal kalo dari awal nggak dilibatkan, perlawanan itu wajar. Jangan salahin warga yang bela haknya. Salahin sistem yang nggak ngajak ngomong dari awal.
Yang Sebenernya Bisa Dilakuin
Sebenernya solusinya sederhana: dialog.
Pemerintah turun, duduk sama petani. Buka peta. Tunjukkin rencana. Dengerin masukan. Kalo ada sawah yang kena, cari solusi bareng. Mungkin ganti rugi yang adil. Mungkin relokasi dengan lahan yang sama suburnya. Mungkin ubah desain biar nggak makan sawah produktif.
Dialog itu nggak bikin lemah. Dialog itu bikin solusi lebih kuat.
Contoh bagus: di beberapa daerah, petani diajak jadi pemegang saham di proyek yang bangun di lahan mereka. Mereka nggak kehilangan sumber hidup, malah dapet penghasilan tambahan. Tapi itu butuh perencanaan matang dan itikad baik dari semua pihak.
Nganjuk bisa jadi contoh. Baik contoh buruk kalo ujung-ujungnya konflik. Atau contoh baik kalo pemerintah mau denger dan cari jalan tengah.
Kesimpulan: Dengar Suara dari Desa
Surat petani Nganjuk ini cuma satu dari ribuan suara yang nggak terdengar. Setiap hari, di desa-desa, ada orang yang tanahnya diambil, sawahnya dikonversi, hidupnya berubah. Sebagian diem aja. Sebagian protes pelan-pelan. Sebagian lagi nulis surat ke Presiden, berharap ada yang baca.
Mudah-mudahan surat ini dibaca. Bukan cuma dibaca, tapi dipahami.
Petani Nganjuk tolak gerai koperasi bukan karena mereka anti pemerintah. Bukan karena mereka nggak mau maju. Tapi karena mereka cuma minta satu hal: sawah mereka jangan diambil. Itu doang.
Karena sawah itu bukan cuma tanah. Itu masa depan. Itu harga diri. Itu warisan buat anak cucu.
Dan kalo ada program pembangunan, tolong ingat: program itu buat rakyat. Bukan buat nyingkirin rakyat.